Home / ---- / Wawako Padang, Emzalmi : Dana KMK Rawan Diselewengkan, KJKS Mesti Pertanggungjawabkan Penggunaannya

Wawako Padang, Emzalmi : Dana KMK Rawan Diselewengkan, KJKS Mesti Pertanggungjawabkan Penggunaannya

PADANG (LN)–– Dana Kredit Mikro Kelurahan (KMK) cukup rawan untuk diselewengkan. Sebab selama ini pendistribusian dana tersebut tidak didasari dengan verifikasi yang baik. Karena itu Pemerintah Kota Padang mengimbau kepada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang ada di kelurahan serta pihak terkait, agar mempertanggungjawabkan setiap penggunaan dana tersebut.

“Dana tersebut bersumber dari pemerintah, secara keuangan perlu dipertanggungjawabkan,” terang Wakil Walikota Padang Emzalmi saat membuka Rapat Koordinasi Kredit Mikro Kelurahan (KMK) di Ruang Rapat Bagindo Aziz Chan, Balaikota Padang, Rabu (14/9).

Disebutkan Emzalmi, dana KMK memang seperti tidak ada pertanggungjawabannya, sehingga banyak yang berebut untuk mendapatkan dana tersebut. Akibatnya, maksud pemerintah untuk dapat mendorong usaha baru lewat KMK tidak kesampaian.

“Justru malah dana KMK digunakan untuk kegiatan konsumtif sehingga menjadi macet,” terang wawako.

Wawako berharap, dalam Rapat Koordinasi KMK tersebut seluruh peserta dapat mengevaluasi kembali persoalan sesungguhnya penggunaan dana KMK. Seluruh peserta agar mengidentifikasi dan memverifikasi siapa saja yang menggunakan dana KMK.

“Semuanya tentu harus bisa dipertanggungjawabkan dengan baik. Karena itu lakukanlah pendataan yang valid. Jika dana KMK sudah ditransformasi ke KJKS, coba cek bagaimana pemindahannya, apakah sudah dilengkapi dengan system keuangan yang jelas,” harap Emzalmi.

Sesuai Perwako Nomor 15 Tahun 2010, penyaluran KMK yang dikelola pokja, ditransformasikan kepada KJKS kelurahan yang berbadan hukum. Wawako Emzalmi berharap supaya KJKS berinisiatif dan berinovasi dengan pokja di kelurahan untuk menyelesaikan semua itu.

“Silahkan identifikasi, kemudian carikan solusinya,” tegas Emzalmi.

Hal ini benar-benar ditekankan wawako karena Pemerintah Kota Padang tak ingin ada masalah pengadministrasian keuangan nantinya. Pun, ketika terjadi masalah dan diperiksa institusi berwenang, KJKS dan pihak terkait lainnya dapat menjawab dengan baik melalui data yang rinci, aktual, konkrit dan dapat dipertanggungjawabkan.(Charlie / Mursalim)

Check Also

Politik Nawacita Jokowi, Gotong Royong Politik

Penulis : Muhammad Rafik Perkasa Alam Ketua Umum DPP Aliansi Masyarakat Untuk Nawacita (ALMAUN) Memasuki …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *